Media yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, menurunkan laporan ekslusif tentang 'purnawirawan jenderal senior' yang secara rahasia mendukung kelompok Islam garis keras dalam usaha menumbangkan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Termasuk, merancang penyerangan 1.500 orang di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah secara tragis. Diduga kuat, kata Al Jazeera, penyerangan ini sistematis.
"Jenderal ini menggunakan grup garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis," demikian laporan koresponden Al Jazeera, Step Vassen dalam rekaman Al Jazeera yang ditayangkan Selasa 22 Maret 2011 malam. Lihat videonya di sini.
Dalam laporannya itu, Al Jazeera mewawancarai beberapa orang termasuk Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS) Haji Chep Hernawan.
"Para pensiunan jenderal sudah muak dengan SBY. Mereka juga menganggap SBY gagal. Karena itu, para purnawirawan ini mengangkat isu lain seperti pelarangan Ahmadiyah," kata dia. Ditambahkan Chep, para mantan jenderal memberi dukungan, teruskan jihad.
Juga seorang purnawirawan yang mengaku mendukung aksi revolusi. Namun, kata dia, "revolusi harus berjalan damai."
Bagaimana tanggapan pemerintah?
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengaku belum mendengar soal rencana kudeta SBY. "Tidak ada itu, dan tidak pernah boleh ada di Indonesia. Jadi tidak pernah kita mendengar ada rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita katanya kudeta dan sebagainya itu," kata Purnomo usai mengikuti pembukaan acara The Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011.
"Itu tidak betul karena menghadapi proses reformasi seperti ini
melihat jernih permasalahan. Jadi tidak bisa digebyah-uyah seperti
itu. Tidak betul itu."
Ditanya soal sikap pemerintah, Purnomo mengatakan, pemerintah punya perangkat yang bisa memantau perkembangan di lapangan. "Dan kita juga tahu persis seberapa besar itu," kata dia. "Ya, kalaupun ada (kudeta), akan kita hadapi."
Apakah perlu pemerintah menindaklanjuti pemberitaan Al Jazeera? "Mereka kan sudah jelas menyampaikannya seperti Wikileaks," jawab Purnomo.
Pemerintah akan memberikan klarifikasi? "Saya kira kalau kita melakukan klarifikasi ya bahaya sekali. Kan kita punya data punya informasi. Dephan itu punya direktur intelijen, ada BIN, ada BAIS TNI, ada mata dan telinga kita
Termasuk, merancang penyerangan 1.500 orang di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah secara tragis. Diduga kuat, kata Al Jazeera, penyerangan ini sistematis.
"Jenderal ini menggunakan grup garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis," demikian laporan koresponden Al Jazeera, Step Vassen dalam rekaman Al Jazeera yang ditayangkan Selasa 22 Maret 2011 malam. Lihat videonya di sini.
Dalam laporannya itu, Al Jazeera mewawancarai beberapa orang termasuk Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS) Haji Chep Hernawan.
"Para pensiunan jenderal sudah muak dengan SBY. Mereka juga menganggap SBY gagal. Karena itu, para purnawirawan ini mengangkat isu lain seperti pelarangan Ahmadiyah," kata dia. Ditambahkan Chep, para mantan jenderal memberi dukungan, teruskan jihad.
Juga seorang purnawirawan yang mengaku mendukung aksi revolusi. Namun, kata dia, "revolusi harus berjalan damai."
Bagaimana tanggapan pemerintah?
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengaku belum mendengar soal rencana kudeta SBY. "Tidak ada itu, dan tidak pernah boleh ada di Indonesia. Jadi tidak pernah kita mendengar ada rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita katanya kudeta dan sebagainya itu," kata Purnomo usai mengikuti pembukaan acara The Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011.
"Itu tidak betul karena menghadapi proses reformasi seperti ini
melihat jernih permasalahan. Jadi tidak bisa digebyah-uyah seperti
itu. Tidak betul itu."
Ditanya soal sikap pemerintah, Purnomo mengatakan, pemerintah punya perangkat yang bisa memantau perkembangan di lapangan. "Dan kita juga tahu persis seberapa besar itu," kata dia. "Ya, kalaupun ada (kudeta), akan kita hadapi."
Apakah perlu pemerintah menindaklanjuti pemberitaan Al Jazeera? "Mereka kan sudah jelas menyampaikannya seperti Wikileaks," jawab Purnomo.
Pemerintah akan memberikan klarifikasi? "Saya kira kalau kita melakukan klarifikasi ya bahaya sekali. Kan kita punya data punya informasi. Dephan itu punya direktur intelijen, ada BIN, ada BAIS TNI, ada mata dan telinga kita
0 komentar:
Posting Komentar