Pemerintah ternyata pernah menanyakan secara langsung kredibilitas organisasi New7Wonders kepada Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Hal itu diungkapkan oleh Humas Publik dan Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), I Gusti Ngurah Putra.
“Kami cari referensi ke UNESCO. Kami menanyakan bagaimana kredibilitas dari yayasan itu,” kata Gusti kepada VIVAnews, Jumat 4 November 2011 malam. Lantas apa jawaban UNESCO? “UNESCO menyatakan, mereka tidak mempunyai kaitan dengan yayasan itu,” terang Gusti.
Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Pendukung Pemenangan Komodo Emmy Hafild mengatakan, organisasi N7W memang tidak berhubungan langsung dengan UNESCO, tapi berada langsung di bawah Sekjen PBB. “New7Wonders tercatat sebagai anggota PBB office of partnership di bawah Sekjen PBB. Di situ ada banyak organisasi, salah satunya N7W. Jadi posisinya ada di atas UNESCO,” kata Emmy.
Kontroversi mengenai kredibilitas N7W bermula ketika Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, meminta masyarakat Indonesia berhati-hati dengan yayasan N7W. “Ini yayasan abal-abal. Kami sudah tongkrongi alamat kantornya sehari penuh, tidak juga ditemukan orang-orangnya. Tidak ada satu pun orang di Swiss, atau minimal tetangga yang berada di dekat situ, yang mengenal yayasan New7Wonders,” kata Djoko, Selasa 1 November 2011 kemarin.
Alamat yang ditelusuri tim Kedubes RI di Swiss adalah Hoeschgasse 8, P.O. Box 1212, 8034 Zurich. Menurut Djoko, alamat itu tak valid. Yang paling mendekati adalah Hoeschgasse 8, P.O. Box 1212, 8008 Zurich. Di alamat itu pun tak ditemukan Kantor N7W. Yang ada adalah Museum Heidi Weber.
Jawaban New7Wonders
Direktur New7Wonders Jean Paul de La Fuente sendiri menegaskan Kantor N7W memang benar berada di alamat itu. “Alamat yang di Zurich itu memang merupakan museum milik keluarga Weber. Tapi betul kami berkantor di alamat itu. Silakan temui kami di alamat tersebut, tapi dengan janji terlebih dulu, karena kami tidak selalu berada di kantor,” kata Paul.
“Orang-orang kami tidak menganut sistem kerja konvensional yang hanya bekerja secara administratif dengan kertas-kertas kerja. Bagi kami, semua staf harus berada di lapangan. Untuk berkomunikasi dan berinteraksi, bisa menggunakan teknologi seperti internet dan telepon. Silakan datang ke kantor pendaftaran catatan milik pemerintah. Dokumen-dokumen kami tercatat di kantor region Zurich,” imbuh Paul.
Kepala Humas N7W, Eamonn Fitzgerald, heran dengan dasar penilaian yang menyebut organisasinya ‘abal-abal.’ “Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan arti kata 'pantas’ atau ‘tidak pantas' dalam hal definisi sebuah kantor. Di era keterbukaan internet, faktanya bisa dilihat oleh seluruh orang di dunia, bahwa New7Wonders punya sejarah yang jelas dan rekam jejak yang impresif. Buka saja alamat http://world.n7w.com/lisbon-on-07-07-2007/.
Itu akan memberi Anda sebuah gambaran tentang kemampuan New7Wonders dalam melakukan sebuah kampanye global dan demokratis,” kata Eamonn.
Bahkan, lanjut Eamonn, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sendiri meminta rakyat Indonesia untuk mendukung pemenangan Komodo. Jadi, menurut Eamonn, tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah Indonesia meragukan kredibilitas N7W.
“Istilah 'pemerintah Indonesia' tidak mewakili semuanya. Meski ada beberapa dari mereka yang menyebarkan informasi salah tentang New7Wonders. News7Wonders adalah organisasi yang kredibel, profesional, dan bertanggung jawab,” tegas Eamonn.
Kampanye pemenangan Komodo dalam kompetisi N7W semula ditangani oleh Kementerian Pariwisata. Tapi sejak kementerian berselisih paham dengan N7W dan dikeluarkan dari tim pemenangan Komodo oleh N7W, kampanye Komodo kemudian diambil alih oleh pihak swasta dengan Emmy Hafild sebagai ketuanya. Tim yang diketuai Emmy ini kemudian menunjuk Jusuf Kalla sebagai Duta Komodo.
