Negara-negara Arab mendukung diakuinya kedaulatan negara Palestina di PBB pekan depan. Selanjutnya Arab akan mendorong keanggotaan Palestina sebagai anggota ke 194 PBB.
Dukungan dari dunia Arab ini disampaikan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, dalam rapat mendukung Palestina di PBB yang dilansir dari Reuters, 13 September 2011. Rapat tersebut membahas langkah-langkah yang akan diambil agar PBB mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.
"Negara-negara Arab telah menyetujui pengajuan pengakuan Palestina sebagai negara dengan ibukota Yerusalem ke PBB," kata al-Thani, yang merupakan ketua komite Palestina untuk PBB.
Pemerintah Palestina memutuskan untuk meminta dukungan dan pengakuan dari PBB setelah mandeknya perundingan dengan Israel mengenai kemerdekaan. Palestina menuntut berdirinya negara Palestina yang berdaulat terdiri dari Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem timur, semua daerah ini dikuasai Israel sejak Perang Timur Tengah tahun 1967.
Rencananya, pemerintah Palestina akan mengajukan proposal pengakuannya ke PBB pada Sidang Umum 19 September mendatang. Uni Eropa belum akan mengakui Palestina sebelum mendengarkan laporan Palestina tersebut.
Saat ini, posisi Palestina di PBB hanyalah sebagai peninjau. Jika tidak menjadi anggota tetap, setidaknya Palestina dapat menjadi negara non-anggota, posisi setingkat lebih rendah dari peninjau. Untuk mendapatkan posisi ini, Palestina harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas seluruh anggota PBB.
AS Keberatan
Palestina sepertinya memiliki peluang. Pasalnya, menurut laporan di laman PBB, sebanyak 124 negara saat ini telah mengakui kedaulatan Palestina dan keanggotaan PBB. Namun, untuk menjadi anggota tetap Palestina harus terlebih dulu melalui persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
Namun Amerika Serikat, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, tampak keberatan. AS justru akan mengajukan veto jika PBB menerima Palestina sebagai anggota tetap.
Sebelumnya pada awal bulan ini, AS telah melobi lebih dari 70 negara untuk menentang pengakuan Palestina di PBB. Mereka beralasan hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan.
AS beranggapan pengakuan negara Palestina dari PBB baru bisa terjadi setelah adanya kesepakatan dengan Israel, termasuk mengenai isu perbatasan. AS bersikukuh melanjutkan perundingan perdamaian kedua negara, nyatanya perundingan mandek karena Israel melanggar kesepakatan tidak membangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. (ren)
