JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, ucapan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dan salah satu ketua divisinya Munarman yang mengandung ancaman makar, sudah tergolong sebagai hasutan kepada masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas.
"Kapolri harus ambil langkah tegas terhadap mereka yang diduga kuat melakukan pelanggaran hukum, menghasut, menanamkan kebencian terhadap pejabat publik, itu adalah tindak pidana," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Rabu (16/2/2011).
Namun, politisi Demokrat itu mengatakan, polisi tetap harus meneliti apakah ucapan itu merupakan sikap ormas atau hanya oleh oknum yang mengatasnamakan ormas tertentu, dalam hal ini FPI. Jika memang keputusan ormas, tak ada keberatan harusnya bagi pemerintah untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden untuk membubarkan ormas anarkis dan meresahkan masyarakat.
Menurut Benny, makar adalah tindakan pidana pula. Namun, saat ini, Benny menilai FPI cuma mimpi untuk menggulingkan pemerintahan SBY. "Kalau ucapan, ya cuma lalat, nyamuklah itu," katanya tegas.
Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustofa juga mengatakan, polisi harus segera memanggil tokoh-tokoh ormas tersebut untuk memberikan klarifikasi. "(Pernyataan itu) sudah termasuk meresahkan, itu bagian dari penghasutan. Ini sudah bisa dipanggil oleh kepolisian," ujar Saan tegas.
Sebelumnya, Munarman mengatakan, FPI akan menggulingkan pemerintahan SBY jika membubarkan ormas anarkis sebagai tanggapan atas sikap tegas Presiden pascapenyerangan Ahmadiyah di Cikeusik dan kerusuhan di Temanggung. Hal ini kemudian diulang kembali oleh Rizieq dengan ancaman yang sama.-Front Pembela Islam (FPI) kembali mengancam menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ancaman itu disuarakan langsung oleh Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Shihab, pada saat ceramah acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Senin malam, 14 Februari 2011.
Sebelumnya, ancaman serupa sempat dilontarkan oleh Ketua Bidang Advokasi FPI Munarman. Dia menyatakan akan 'mem-Ben Ali-kan' SBY. Ben Ali adalah Presiden Tunisia yang digulingkan oleh massa rakyat.
Rizieq memprotes instruksi presiden kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang kerap melakukan aksi anarkis, dan terbukti melanggar hukum. Pernyataan itu dilontarkan Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2011 lalu.
"Andaikata ada ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara biadab, dengan cara curang, dengan cara kejam, maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada: kita gulingkan SBY," ujar Rizieq. [Lihat video seruan itu di sini]
Rizieq juga mengatakan jika SBY menilai mereka yang menyerukan revolusi sama dengan makar, maka menurut dia dulu SBY juga berbuat makar terhadap pemerintahan Gus Dur. "SBY saat Gus Dur presiden, mengundurkan diri sebagai menteri, dan bergabung untuk menggulingkan Gus Dur. Berarti SBY melakukan makar," ujar Rizieq.
Pernyataan Rizieq itu ditanggapi datar oleh Partai Demokrat, partai pendukung SBY. Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, mungkin sebagai ancaman itu hal serius. “Tapi bagi saya bukan serius secara politik”, ujar Anas, usai menghadiri Dies Natalis ke-64 Himpunan Mahasiswa Islam, di Menara Bidakara, Selasa malam, 15 Februari 2011.
Anas menegaskan dalam tata negara ada aturan yang harus dipenuhi. "Gulingkan presiden bagaimana caranya itu?", dia balik bertanya. Salah satu aturan demokrasi yang harus dipenuhi, kata Anas, adalah sirkulasi kepemimpinan secara berkala melalui mekanisme pemilihan umum.
Itu sebabnya, Anas yakin, keinginan penggulingan Presiden itu tak disambut baik oleh rakyat. Dia menilai saat ini tak ada urgensinya menurunkan presiden, terlebih seruan dari FPI. "Tidak ada setrumnya itu," ujarnya datar.
Apakah seruan itu bisa digolongkan sebagai makar? Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo mengatakan, seruan FPI itu masih jauh dari definisi makar. "Itu hanya statemen, tidak sampai. Penggulingan kekuasaan harus ada senjata, massa. Masih jauh," ujar dia kepada VIVAnews.com, Selasa 15 Februari 2011 malam.
Apa yang diucapkan FPI, baik Rizieq maupun Munarman, juga belum bisa diperkarakan. "Karena hal itu belum menimbulkan suatu akibat."
Rudy Satriyo menyarankan pemerintah berdialog, dengan memanggil FPI soal ancaman itu. "Panggil saja FPI. Yang juga perlu dicermati adalah, apa penyebab FPI mengeluarkan statemen itu, jangan hanya akibatnya saja," tambah Rudy.
Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas punya pandangan lain soal seruan penggulingan SBY oleh Habib Rizieq itu. Dia mengatakan apa yang diserukan Rizieq dan Munarman bukan berarti FPI ingin makar. "Bukannya makar, itu hanya memberikan teguran bagi pemerintah," kata dia saat dihubungi VIVAnews, Selasa 15 Februari 2011 malam.
Pernyataan Rizieq, dia menambahkan, terkait instruksi Presiden kepada aparat penegak hukum untuk tak segan-segan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang kerap melakukan aksi anarkis, dan terbukti melanggar hukum.
Kata Salim, FPI akan membela ormas Islam manapun yang dibubarkan pemerintah. FPI juga tak mau dikait-kaitkan dengan dua insiden kekerasan terkait keyakinan di Pandeglang dan Temanggung. "Kapolri saja bilang ormas tak terlibat," kata dia.
Sikap FPI, tambah Salim, akan berbalik jika pemerintah membubarkan Ahmadiyah. "Kalau Ahmadiyah dibubarkan tak mungkin akan menggulingkan presiden," kata dia. "Kalau presiden keluarkan Kepres Ahmadiyah, FPI akan bela SBY jika ada yang ingin menggulingkan."
Sebelumnya, pernyataan FPI itu sempat ditanggapi oleh Presiden SBY. Dalam wawancara dengan stasiun televisi SCTV beberapa hari lalu, Presiden menegaskan, "Tidak semudah itu lantas Indonesia pasti akan menjadi Mesir. Termasuk yang mengancam saya, 'awas Indonesia kita Mesirkan!' Jangan ancam-mengancam lah. Kondisinya berbeda," ujar Presiden SBY. (np)
