Tangerang-Direncanakan dalam perayaan May Day besok, sebanyak 3.000 buruh yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia siap menduduki dan mengepung Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan memblokir jalan
menuju bandara.
Menurut Koordinator aksi FORI, Koswara para buruh akan berkonsentrasi ke bandara berangkat dari tiga titik. Buruh dari Kabupaten Tangerang diberangkatkan dari jalan Raya Serang tepat di depan Polsek Cikupa. Buruh dari Kota Tangerang Selatan akan bergerak dari arah Serpong.
Kemudian buruh dari Kota Tangerang bergerak dari jalan M. Toha. Mereka bertemu di depan Balaikota, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang di Jalan Satria Sudirman. Kemudian long march menuju Bandara Soekarno-Hatta melewati jalan Surya Darma (M1) dan melakukan pemblokiran.
"Kami ingin agar tuntutan kami didengar dunia internasional makanya dikonsentrasikan di bandara," kata Koswara. Diantara tuntutan buruh adalah upah layak nasional, penghapusan kerja kontrak dan outsourcing, serta stop union busting.
Tuntutan lain adalah pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, tanah garapan untuk petani, subsidi BBM untuk nelayan, dan menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Banten, Imam Sukarsa mengatakan SPSI menyatakan penolakan outsourcing yang merusak sistem ketenagakerjaan yang ada di Banten.
"Gubernur harus peduli dengan pekerja yang ada di Banten. Kondisi saat ini masih lemahnya pengawasan tenaga kerja di Provinsi Banten, pengawasan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT),"kata Imam.
Sedangkan Sekretaris jendral Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten, Puji Santoso mengatakan buruh SPN memilih bergabung dengan ribuan buruh dan wartawan dii Bunderan HI, Jakarta.
"Kami ingin agar tuntutan kami didengar dunia internasional makanya dikonsentrasikan di bandara," kata Koswara. Diantara tuntutan buruh adalah upah layak nasional, penghapusan kerja kontrak dan outsourcing, serta stop union busting.
Tuntutan lain adalah pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, tanah garapan untuk petani, subsidi BBM untuk nelayan, dan menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Banten, Imam Sukarsa mengatakan SPSI menyatakan penolakan outsourcing yang merusak sistem ketenagakerjaan yang ada di Banten.
"Gubernur harus peduli dengan pekerja yang ada di Banten. Kondisi saat ini masih lemahnya pengawasan tenaga kerja di Provinsi Banten, pengawasan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT),"kata Imam.
Sedangkan Sekretaris jendral Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten, Puji Santoso mengatakan buruh SPN memilih bergabung dengan ribuan buruh dan wartawan dii Bunderan HI, Jakarta.
0 komentar:
Posting Komentar