Jakarta - Headline koran The Age berjudul "Yudhoyono Abused Power' yang mengutip Wikileaks sungguh menggegerkan. Selain menyebut penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY, disebut pula mantan Wapres JK memberikan suap untuk mendapat kursi pimpinan Golkar.
The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 menyebutkan, Kedubes AS melaporkan Jusuf Kalla membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar, salah satu partai terbesar di Indonesia. Hal itu dilakukannya pada saat kongres partai pada Desember 2004.
Kabel diplomatik rahasia AS menyatakan, JK mengeluarkan uang jutaan dollar untuk mendapatkan akses mengontrol Partai Golkar.
"Berdasarkan berbagai sumber yang dekat dengan kandidat utama, tim Kalla menawarkan dewan daerah Rp 200 juta (lebih dari US$ 22.000) kepada pemilihnya," lapor Kedubes AS.
Perwakilan provinsi yang memiliki hak voting yang sama tapi juga dapat mempengaruhi perwakilan daerah di bawahnya menerima Rp 500 juta atau lebih. Berdasarkan kontak dengan pengalaman sebelumnya di kasus ini, pejabat menerima uang muka dan akan mendapatkan pembayaran penuh dari pemenang dalam bentuk cash beberapa jam setelah pemilihan.
Diplomat AS melaporkan 243 suara diperlukan untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga calon ketua umum Golkar harus merogoh 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 52.785.000.000.
Disebutkan pula, salah satu kontak mengklaim bahwa Ketua DPR Agung Laksono telah mengalokasikan Rp 50 miliar atau lebih dari US$ 5,5 juta di event tersebut.
Jakarta - Menko Polhukam Djoko Suyanto menepis pemberitaan media The Age terkait Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Berita yang bersumber dari Wikileaks itu dinilai tidak benar.
"Tuduhan terhadap Presiden SBY dan Ibu Ani melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, mempengaruhi proses pengadilan, adalah tidak benar," kata Djoko saat dihubungi detikcom, Jumat (11/3/2011).
Djoko kembali menegaskan berita yang dilansir oleh harian The Age dan Sydney Morning Herald yang bersumber dari Wikileaks atas dasar laporan kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta ke Washington yang memberitakan tuduhan itu tidak benar.
"Itu informasi yang sangat mentah dan tidak diuji kebenarannya," terangnya.
Diketahui Koran The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 memberitakan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu, koran yang mengambil bahan berita dari kawat diplomatik Wikileaks itu, juga membeberkan korupsi penting SBY.
Seperti detikcom dikutip The Age, kawat diplomatik itu menyebutkan secara personal SBY telah mengintervensi dan mempengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi tokoh politik yang melakukan korupsi. SBY disebutkan juga menggunakan intelijen negara untuk memata-matai rival politiknya.
Kawat itu juga menceritakan secara detail bagaimana mantan wakilnya untuk membayar jutaan dollar untuk mengontrol partai terbesar di Indonesia saat itu. Kawat juga menyebutkan istri presiden dan keluarganya memperkaya diri melalui koneksi politiknya.
Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak diam saja melihat pemberitaan The Age dan Sidney Morning Heralds yang dinilai memojokkan Presiden SBY dan Ibu Ani. Karena pemberitaan bersumber dari dokumen Wikileaks, pemerintah akan memanggil Dubes AS.
"Menlu Marty akan memanggil Dubes AS di Jakarta untuk menyampaikan protes keras terhadap substansi laporan diplomatik tersebut," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto saat dihubungi detikcom, Jumat (11/3/2011).
Pemberitaan yang dilansir The Age dan Sidney Morning Heralds itu dinilai memuat berita yang sangat mentah dan tidak diuji kebenarannya.
"Kita meminta Dubes AS segera memberikan klarifikasi kepada publik," imbuhnya.
Pemerintah akan menggunakan hak jawabnya atas pemberitaan media tersebut. "Kita akan menggunakan hak jawabnya kepada kedua harian Australia tersebut," tuturnya.
Diketahui Koran The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 memberitakan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu, koran yang mengambil bahan berita dari kawat diplomatik Wikileaks itu, juga membeberkan korupsi penting SBY.
Seperti detikcom dikutip The Age, kawat diplomatik itu menyebutkan secara personal SBY telah mengintervensi dan mempengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi tokoh politik yang melakukan korupsi. SBY disebutkan juga menggunakan intelijen negara untuk memata-matai rival politiknya.
Kawat itu juga menceritakan secara detail bagaimana mantan wakilnya untuk membayar jutaan dollar AS untuk mengontrol partai terbesar di Indonesia saat itu. Kawat juga menyebutkan istri presiden dan keluarganya memperkaya diri melalui koneksi politiknya.
0 komentar:
Posting Komentar