Reaktor nuklir sudah ada di Indonesia kendati masih dalam riset dan bukan pembangkit listrik yakni di Serpong (Banten), Batan Bandung (Jawa Barat), dan Batan Yogyakarta.
"Tiga reaktor nuklir itu tidak ada masalah apa-apa," ucap peneliti dari Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Khusnun Ain ST MSi.
Ia mengatakan Indonesia sebenarnya sudah siap dengan pengembangan nuklir termasuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
"Apalagi, kebutuhan listrik cukup mendesak, karena bahan bakar fosil akan segera habis bahkan harganya kini naik terus," katanya di Surabaya, Sabtu.
Menurut alumnus Teknik Nuklir UGM Yogyakarta itu, listrik di Jawa saja kurang apalagi di luar Jawa. "Listrik itu merupakan komponen penting kalau mau menarik investor ke Indonesia," katanya.
Mengenai kesiapan ahli nuklir di Indonesia, ia menjelaskan ahli-ahli Indonesia sudah sangat siap dan bahkan mereka sudah melakukan beberapa kali riset.
"Teknik nuklir di Indonesia memang masih sebatas riset, tapi riset para ahli di Serpong, Batan Bandung, dan Batan Yogyakarta sendiri aman-aman saja," katanya.
Mengenai bahaya radiasi reaktor nuklir yang bocor seperti reaktor nuklir di Fukushima, Jepang, pascatsunami (11/3/2011), ia mengatakan bahaya itu ada dimana saja dan bukan hanya nuklir.
"Pengamanan teknologi nuklir itu memiliki empat lapis dan sudah melakukan riset soal itu," ungkap master Fisika dari UGM Yogyakarta itu.
Masalahnya, Indonesia hanya riset terus sejak tahun 1970-an, padahal Vietnam sudah punya bahkan Malaysia dan Filipina akan segera membangun PLTN.
"Lalu, apa yang kita tunggu? Masalah mendasar di Indonesia adalah protes dari kalangan lembaga swadaya masyarakat tetapi protes itu sebenarnya tidak didasarkan data yang akurat," katanya.
Menurut dia, protes itu lebih didorong persaingan antarnegara, karena ada negara-negara tertentu yang tidak menghendaki negara lain menguasai teknologi nuklir, lalu mereka memanfaatkan para pegiat LSM.
Oleh karena itu, sekarang tinggal bergantung kepada keputusan pemerintah, karena bila lokasi PLTN di Jawa diprotes terus, maka lokasi di luar Jawa dapat menjadi alternatif.
"Saya dengar, masyarakat Riau berminat untuk ditempati lokasi PLTN, kemudian di Kalimantan juga begitu, tapi saya tidak ingat daerahnya. Saya kira luar Jawa lebih membutuhkan listrik," katanya.
Untuk dana, hal itu juga bukan persoalan mendasar, karena Indonesia sudah lama mendapat tawaran dari Kanada dan Prancis.
"Investasi awal memang mahal, tapi bisa bekerja sama dengan Kanada dan Prancis, lalu bila sudah operasional akan murah," katanya.
Pandangan itu dibenarkan peneliti bencana dari ITS Surabaya Dr Amien Widodo.
Ia berpendapat PLTN di Indonesia memang sangat dibutuhkan karena energi fosil di Indonesia mulai menyusut apalagi Indonesia sudah mempunyai ahli-ahli tentang nuklir.
"Tetapi ada banyak pertimbangan nonteknis yang harus dikaji secara serius," ucap geolog yang pernah meneliti luapan lumpur Lapindo itu di Surabaya.
Pertimbangan nonteknis antara lain belum adanya kemampuan Indonesia membuat peralatan terkait dengan PLTN.
Ia mencontohkan saat trafo di Jakarta meledak maka PLN menunggu alat atau instrumen dari Prancis sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir. "Bagaimana kalau PLTN?" kata Amien mempertanyakan.
Pertimbangan nonteknis lainnya mengacu sejumlah penyebab kerusakan seperti bencana alam, sabotase, perawatan atau manajemen, dan faktor kesalahan atau kelalaian manusia termasuk korupsi.
"Korupsi itu bisa mulai saat penentuan anggaran, saat penentuan lokasi PLTN tanpa perhitungan teknis, saat pembebasan lahan, saat konstruksi di luar spesifikasi, saat perawatan atau monitoring dengan manipulasi anggaran perawatan/monitoring, hingga saat uji kir yang hasilnya dimanipulasi juga," katanya.
Kajian PLTN di Indonesia secara teknis sudah tidak bermasalah namun kajian PLTN secara nonteknis harus menjadi pertimbangan yang mendasar.
"Kajian mendalam untuk beberapa pertimbangan nonteknis itu penting supaya PLTN benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan bukan menjadi ajang bisnis yang menyengsarakan semuanya," katanya.
Menurut dia, kajian nonteknis itu penting agar pilihan Indonesia terhadap nuklir dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan energi lainnya sebagai alternatif.
"Pilihan lain memang ada seperti energi panas bumi atau energi alternatif lainnya tetapi pilihan terhadap nuklir juga penting karena kebutuhan listrik di masa depan akan semakin tinggi," katanya.
Agaknya, pertimbangan nonteknis itu akan menjadi kajian pemerintah termasuk bahaya radiasi nuklir seperti terjadi di Jepang.
"Saya dengar, pemerintah sudah mengkaji soal itu, karena para ahli di seluruh dunia juga mengkaji dampak radiasi nuklir Jepang itu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ahmad Nizar Shihab.
Ia mengemukakan hal itu di sela-sela kunjungan kerja sembilan anggota Komisi IX DPR RI di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
"Yang jelas, pembangunan PLTN itu harus didasarkan penelitian atau kajian yang mendalam bukan sekadar bencana di negara lain seperti Jepang," kata wakil ketua dari komisi yang membidangi kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi itu.
