BURUH DI SOGOK 110 RIBU UNTUK TIDAK UNJUK RASA

Jakarta - Sejumlah buruh mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka melaporkan ke KPK perihal uang yang diberikan Kemenakertrans senilai Rp 110 ribu. Para buruh menengarai, pemberian itu adalah upaya pemerintah agar buruh tidak melakukan aksi pada Hari Buruh 1 Mei nanti. 

Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN, FX Arief Poyuono, mengatakan jika mereka diberi uang itu dalam acara silaturahmi dengan pejabat Kemenakertrans. Saat itu, kata Arief, sejumlah pimpinan serikat pekerja yang hadir dan menerima uang itu mencapai 300 orang.

Arief menilai pemberian itu adalah gratifikasi. Karena itu, ia bersama rekan-rekannya mendatangi KPK untuk melaporkan.

“Kami menduga tidak ada penganggaran dana untuk pembagian uang kepada pimpinan buruh menjelang May Day, karena selama ini memang tidak pernah ada pembagian dana seperti ini," kata Arief kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (28/4/2011) sore.

Arief bercerita, dalam silaturahmi Kemenakertrans yang digelar pada Selasa (26/4) lalu, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengimbau kepada serikat pekerja untuk tidak rusuh saat melakukan aksi di hari buruh nanti. Himbauan ini, menurut Arief, semakin mempertegas bahwa pemberian uang dan sembako merupakan sikap Kemenakertrans menolak adanya aksi turun ke jalan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menyambut baik laporan gratifikasi dari para serikat pekerja BUMN. Menurut dia, laporan ini selanjutnya akan diverifikasi apakah bisa masuk ke dalam kategori gratifikasi atau tidak. “Verifikasi dilakukan selama 30 hari," ucap Johan.

Namun Johan menegaskan, para buruh BUMN yang menerima uang beserta sembako itu tidak termasuk dalam kategori penyelenggara negara. Pasalnya, kategori penyelenggara negara menurut KPK adalah orang yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya (LHKPN).

"Mereka bukan termasuk penyelenggara negara," tutur Johan secara terpisah.

FPI: ISU NII PERMAINAN BODOH INTELIJEN

Front Pembela Islam (FPI) menuding menyebarnya kasus cuci otak dan hilangnya beberapa mahasiwa diduga Negara Islam Indonesia (NII) adalah bagian dari isu yang dirancang sistematis.

"Kalau kami lihat, NII yang diisukan ini NII palsu, ini bagian dari permainan intelijen, sengaja ada upaya untuk mem-blow up isu itu," kata juru bicara FPI, Munarman, kepada VIVAnews.com, Jumat, 29 April 2011. "Negara memanfaatkan isu untuk melakukan black propaganda. Kami tidak akan masuk ke permainan bodoh seperti ini."

Dijelaskan Munarman, sejak awal NII memang sengaja dipelihara. Tujuannya, kata dia, anti negara Islam. "Mestinya masyarakat tahu bahwa ini bagian dari upaya pembusukan Islam," tambah dia.

Munarman mengaku punya bukti bahwa NII terkait intelijen. "Ada tokoh intelijen yang ramai disebut media termasuk di dalamnya. Kami ada bukti video, waktu dia masih jadi kepala intelijen," kata dia, tanpa menyebut siapa tokoh yang dimaksud.

Video tersebut, jelas dia, menunjukkan kehadiran tokoh intelijen tersebut menghadiri acara wisuda di lembaga pendidikan yang diduga terkait NII. "Video itu sudah kami edarkan ke masyarkat dan ormas Islam lain," kata dia.

Dugaan serupa juga muncul dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Ia mensinyalir ada sikap pembelaan, pembiaran, bahkan pemeliharaan dari pejabat atau mantan pejabat tinggi negara terhadap NII.

"Si pejabat atau mantan pejabat itu sering datang ke acara-acara yang diindikasikan diadakan NII. Tapi kami tidak bisa menyebut satu persatu mantan pejabat itu," kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 29 April 2011.

Sebelumnya, terkait dugaan keterkaitan NII dengan intelijen dibantah pemerintah. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan, tak ada keterlibatan TNI dan intelijen di balik gerakan yang disebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. "Kayak kurang pekerjaan saja TNI sama intelijen," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Intelijen Negara, Sutanto, meminta masyarakat untuk tidak mengait-ngaitkan intelijen dengan Pesantren Al-Zaytun--yang diduga basis NII. "Jangan berpikir pada masa lalu. Sekarang transparan. Masyarakat bisa melihat apa yang kami lakukan," ujar mantan Kapolri ini