Pemerintah Rusia menyatakan ketidaksetujuannya atas penyerangan terhadap Libya dengan dalih penegakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1973. Rusia mengatakan bahwa penyerangan hanya membantu pemberontak dalam melaksanakan aksinya.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, seperti dimuat di laman RTT News, Senin, 28 Maret 2011. Lavrov mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh tentara koalisi dan NATO ke tanah Libya telah melampaui apa yang tertulis di Resolusi DK PBB.
Lavrov menegaskan bahwa resolusi DK PBB adalah untuk menerapkan sanksi zona larangan terbang, dan tidak membenarkan adanya intervensi pasukan koalisi dalam permasalahan dalam negeri Libya.
"Namun yang kita lihat sekarang bertolak belakang. Kami yakin intervensi koalisi dalam perang dalam negeri bukan termasuk dalam sanksi resolusi DK PBB," ujar Lavrov.
Resolusi DK PBB 1973 disahkan pada 17 Maret setelah sebelumnya dilakukan pemungutan suara. Resolusi ini dimaksudkan untuk menghadang kekuatan udara Khadafi untuk membombardir rakyat yang menentangnya.
Sebanyak 15 negara anggota DK PBB menyetujui diterapkannya resolusi ini. Lima negara, diantaranya adalah Rusia, China, Brazil, India dan Jerman menyatakan abstain. Kendati menolak, namun China dan Rusia tidak menggunakan hak vetonya untuk mengganjal diberlakukannya resolusi ini.
Lavrov mengatakan bahwa pasukan koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang bertugas untuk menegakkan resolusi ini tidak bersikap netral. Mereka malah memihak tentara pemberontak dengan menyerang pasukan Khadafi.
"Resolusi ini tidak memiliki tujuan lain selain untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Namun, di sisi lain terdapat laporan pasukan koalisi menyerang pasukan militer Khadafi dengan bantuan dari tentara pemberontak," ujar Lavrov.
Hal senada sebelumnya disampaikan oleh Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin. Dia mengatakan bahwa penyerangan ke Libya oleh koalisi akan berujung kepada invasi terhadap Libya.
"Resolusi seperti seruan pada abad pertengahan untuk melakukan perang salib," ujar Putin membandingkan resolusi dengan penaklukan wilayah di abad pertengahan.
